Pasca Penetapan Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, KPU Kabupaten Kubu Raya kunjungi Kantor Desa Ampera Raya

By Operator  Selasa, 07 Desember 2021 15:57:54 WIB - dibaca 120 kali

Teman Pemilih, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang, Senin (6/12). Dalam kunjungan tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Kubu Raya yang hadir antara lain Karyadi selaku Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Ahmad Fauzi selaku Ketua Divisi Program dan Data. Sedangkan dari Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang hadir mendampingi adalah Fitri selaku Sekretaris, Rajemi selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas, Mulyadi selaku Plt. Kasubbag Program dan Data, serta 3 orang staff lainnya. Setibanya di Kantor Desa Ampera Raya, rombongan disambut dengan baik oleh Raja Junaidi selaku Kepala Desa Ampera Raya dan Kliwon Hariyanto selaku Sekretaris Desa Ampera Raya beserta jajarannya.

Karyadi selaku Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya menjelaskan maksud dan tujuannya mengunjungi Kantor Desa Ampera Raya. “Selain untuk Silaturahmi dengan pihak desa, penting bagi kami berkoordinasi terkait jumlah penduduk yang awalnya berdomisili di Kota Pontianak tapi keudian diharuskan bermigrasi ke Desa Ampera Raya yang merupakan bagian dari Kabupaten Kubu Raya” jelasnya. Pernyataan tersebut didasarkan pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Menindaklanjuti Permendagri tersebut, diperlukan persiapan yang matang untuk melindungi hak pilih bagi pemilih, khususnya dalam hal ini pemilih di Desa Ampera Raya. “Terkait juga dengan penataan TPS dan persiapan lainnya, tentu dibutuhkan data yang akurat untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Raja Junaidi selaku Kepala Desa Ampera Raya menyampaikan beberapa hal terkait kondisi di Desa Ampera Raya. “Untuk penduduk di Perumnas IV baru ada 10 KK (Kepala Keluarga) yang mengurus migrasi data, dari sekitar 4 ribuan orang penduduk yang mempunyai hak pilih” ujarnya. Dusun Perumnas IV sempat menjadi bagian dari Pilkada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013, namun di 2018 tidak lagi dimasukan ke dalam data pemilih Pilkada di tahun tersebut. Setelah adanya Permendagri tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, Dusun Perumnas IV dapat menjadi bagian dari Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya. Saat ini, secara keseluruhan wilayah Dusun Perumnas IV sudah menjadi bagian dari Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Namun belum seluruh penduduk melakukan migrasi data menjadi bagian dari penduduk Kabupaten Kubu Raya.

Encep Endan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa persoalan migrasi data penduduk perlu diselesaikan secepatnya. “Ini pelik bagi kami, kalau ini terlambat dalam proses penanganannya, maka hak konstitusi warga sebagai pemilih menjadi hilang karena menurut Undang-Undang, pemilih didasarkan domisili yang dibuktikan dengan KTP” ucapnya. Karenanya upaya untuk mendorong penanganannya perlu dioptimalkan agar hak pilih bagi warga tidak terabaikan. Encep Endan memberikan saran agar dibuatkan Posko Pelayanan Percepatan Mutasi Penduduk. “Minimal dari Dinas Dukcapil dengan Dinas PMD membuat Posko Pelayanan Percepatan Mutasi Penduduk” tambahnya. Dengan posko tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penanganan migrasi data penduduk sehingga dapat juga membantu proses pendataan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Selanjutnya terkait pendataan pemilih, Ahmad Fauzi selaku Ketua Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa ada penambahan pemilih atau penduduk di Kabupaten Kubu Raya. “Secara teknis, mendata penduduk Desa Ampera Raya tidak mudah di dalam DPB karena NIK masuk ke dalam Kota Pontianak, apabila migrasi data penduduk Ampera Raya telah dilakukan tentu banyak elemen data yang berubah” ujarnya. Ahmad Fauzi mengharapkan pihak Desa dan Dukcapil memberikan edukasi kepada masyarakat terkait persoalan tersebut. “Ketika memilih itu pemilih membawa KTP atau C6, menjadi permasalahan pada saat pendataan pemilih nantinya, Ketika KTP tidak ditarik” tambahnya. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang agar ke depannya tidak menjadi persoalan yang besar. Selebihnya terkait persoalan data, DPB selanjutnya akan melibatkan koordinasi dengan pihak Desa.

Melihat permasalahan yang cukup berat, Encep Endan menyampaikan Kembali terkait persoalan tersebut. “Mengingat migrasi data penduduk yang cukup besar, beban terkait persoalan tersebut tidak hanya terletak pada tingkat desa, perlu ada keterlibatan dari Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya dari Dinas Dukcapil” jelasnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang intensif dari tingkat desa sampai dengan tingkat pemerintahan daerah.

Dengan diakhirinya pembahasan terkait persoalan migrasi data penduduk pada Desa Ampera Raya, diharapkan Data Pemilih ketika Pemilu dan Pemilihan ke depannya tidak lagi terdapat permasalahan. Di akhir kunjungan tersebut, dilakukan sesi foto bersama dengan pihak Desa Ampera Raya (Yat).


'