Pererat Koordinasi, KPU Kabupaten Kubu Raya Kunjungi Kejaksaan Negeri Mempawah

By Operator  Kamis, 03 Maret 2022 17:24:45 WIB - dibaca 281 kali

KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Mempawah, Rabu (2/3). Kunjungan yang dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB diterima dengan baik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Didik Adyotomo beserta jajarannya. Kunjungan dimaksudkan dalam rangka persiapan menjelang dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta Deklarasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya pada 9 Maret 2022.

Dalam kunjungan tersebut, ada tiga hal yang disampaikan oleh Kepala Kerjaksaan Negeri Mempawah Didik Adyotomo. Pertama, sebagai Lembaga Negara tidak hanya mengejar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). WBK dan WBBM harus dibiasakan sehingga menjadi standarisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Menurut Didik, adanya dorongan pemerintah terkait reformasi birokrasi untuk mengubah mindset (pola pikir) dari dilayani menjadi melayani. Hal itu akan mengubah konsep konvensional bahwa pamong harus dilayani. Kedua, apabila ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU setidaknya dari KPU sudah menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Sehingga menurutnya, semua itu harus disikapi secara professional, transparan, terpenuhinya seluruh hak, seperti halnya ada saksi-saksi yang mengawal secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di lapangan. Ketiga, Kejaksaan dapat memberikan pendampingan dalam hal pengadaan barang/jasa dan sengketa hasil pemilihan. “Di dalam tim kami terdapat JPN (Jaksa Pengacara Negara) yang siap mendampingi apabila terdapat sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi sehingga KPU tidak perlu menyewa pengacara” ujarnya. Dalam hal tersebut, KPU sebagai Lembaga Negara dapat berkoordinasi dengan Kasi Pidum apabila diperlukan ke depannya.

Menanggapi pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Didik Adyotomo, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Karyadi menyambut baik atas informasi-informasi yang sangat berguna untuk penyelengaraan Pemilu dan Pemilihan yang tahapannya akan dimulai di Tahun 2022. Dalam hal itu, Karyadi juga meminta dukungan dari Kejaksaan Negeri Mempawah terkait Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kubu Raya. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Didik Adyotomo menyambut baik permintaan tersebut dan mendukung penuh dalam Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kubu Raya.

Melanjutkan kembali pembahasan terkait persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Karyadi menyampaikan Tahapan dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Tahapan pemilu akan dimulai pada Agustus tahun ini (2022) yang dimulai dari verifikasi partai politik, selanjutnya tahapan akan beririsan antara Pemilu dan Pemilihan mengingat diselenggarakan di tahun yang sama” jelasnya.

Sementara itu Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya Ahmad Fauzi menambahkan, bahwa untuk menyongsong persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU sudah secara berkesinambungan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). “Terkait data pemilih, kami ada yang namanya DPB atau Daftar Pemilih Berkelanjutan yang selalu dimutakhirkan di luar tahapan Pemilu. Jadi DPT Pemilu 2024 tidak berdasarkan DPT Pemilu 2019, melainkan berdasarkan DPB yang rutin dimutakhirkan.” ucapnya. Ia juga menjelaskan permasalahan yang sering terjadi terkait Data Pemilih. “Pemutakhiran DPB dilakukan untuk memperkecil margin eror, namun seringkali yang paling berat terkait data pemilih adalah data lapas dikarenakan kebanyakan penghuninya tidak memiliki NIK dan Nomor KK, hal seperti itu sering kami sebut sebagai data anomali” jelasnya.

Berkaitan dengan minimnya identitas penghuni lapas, Didik menanggapi bahwa pada dasarnya penghuni lapas tersebut memang sengaja untuk menyembunyikan identitasnya. “Penghuni lapas atau pelaku kejahatan tersebut seringkali tidak punya identitas untuk menutupi latar belakang asal atau tempat tinggal dan bahkan nama seringkali disamarkan. Seringkali identitas di persidangan didasarkan pada keterangan pelaku, saksi atau korban. Sehingga sudah hal lumrah terjadi apabila pengakuan nama tidak sesuai dengan aslinya” ujarnya.

Pada dasarnya dalam kunjungan KPU Kabupaten Kubu Raya ke Kejaksaan Negeri Mempawah sebagai bentuk Koordinasi sekaligus Silaturahmi untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Setelah melakukan perbincangan, kunjungan diakhiri pada pukul 12.30 WIB dengan foto bersama. Adapun di akhir kegiatan, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Didik Adyotomo menyatakan dukungannya terhadap KPU Kabupaten Kubu Raya, termasuk dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. (Yat)


'