Tambah referensi pelaksanaan Pemilihan, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Sekadau.

By Administrator  Senin, 22 November 2021 09:43:51 WIB - dibaca 51 kali

 

KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Sekadau (18/11). Kali ini yang ikut dalam rombongan terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Kubu Raya tiga orang yaitu Karyadi selaku Ketua KPU Kubu Raya, Syarifah Nuraini selaku Ketua Divisi SDM dan Parmas dan Syaiful Maulana selaku Divisi Hukum, sedangkan dari Sekretariat ada Fitri selaku Sekretaris, Rajemi selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas serta dua orang staf lainnya. Adapun dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kubu Raya ada Ajun selaku Kabag didampingi oleh dua orang Kasubbag yaitu Hasby dan Singgih.



Tiba di kantor KPU Kabupaten Sekadau, rombongan diterima oleh Drianus Saban selaku Ketua KPU Kabupaten Sekadau didampingi oleh tiga orang komisioner lainnya yaitu Heryadi, Marikun dan Gita Rantau dan beberapa pejabat dilingkungan Sekretariat KPU Kapupaten Sekadau yaitu Therian Afandi, Hendrasah Putra dan lain-lain.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Drianus Saban menyambut baik kedatangan Pihak KPU Kabupaten Kubu Raya dan Perwakilan Pemda Kabupaten Kubu Raya. Pria yang pernah menjabat Direktur WALHI Kalbar itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut dapat memperkuat tali silaturahmi dan persaudaran sebagai sesama penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Karyadi dalam sambutannya menghaturkan ucapan terima kasih kepada KPU Kabupaten Sekadau karena sudah menerima pihaknya berkunjung ke KPU Kabupaten Sekadau dalam rangka menambah referensi pengetahuan Pelaksanaan Pemilihan di masa Pandemi Covid 19. Ia mengatakan bahwa rencana sebelumnya sebenarnya mau berkunjung ke KPU Kabupaten Melawi, namun karena masih ada beberapa titik jalan di sana yang tergenang banjir termasuk di Ibu Kota Kabupaten Melawi maka rencana tersebut kemudian dibatalkan dan pilihan berikutnya jatuh kepada KPU Kabupaten Sekadau.  “Itu artinya Tuhan menghendaki supaya kami berkunjung ke KPU Kabupaten Sekadau. Ini juga bukan hal yang kebetulan tapi memang ada beberapa hal penting terkait kepemiluan yang dapat kami pelajari dari teman-teman KPU Kabupaten Sekadau” Ucapnya. “Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa KPU Kabupaten Sekadau pada Pemilihan 2020 lalu pernah menghadapi beberapa kasus Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang tergolong unik dimana kemudian mengharuskan KPU Kabupaten Sekadau melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang dan satunya lagi mengharuskan KPU Kabupaten Sekadau melakukan Penetapan Calon Terpilih ulang. Namun yang menarik bagi kami adalah KPU Kabupaten Sekadau bisa menjalani semua perkara tersebut di persidangan tanpa didampingi pihak lawyer, nah yang menjadi pertanyaan saya bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Sekadau sehingga bisa menghadapi kasus itu dengan baik? Kedua, KPU Kabupaten Sekadau setahu kami pernah mendapatkan Penghargaan Peringkat Terbaik I kategori Pemenuhan kualitas elemen data by name badan adhoc, termasuk pemenuhan keterwakilan perempuannya, ini bagaimana kiat-kiatnya? Ketiga, kami juga mau belajar terkait proses penganggaran Pemilihan Serentak 2020 ?” tambahnya.

Kesempatan berikutnya diberikan kepada Kabag Tapem Setda Kabupaten Kubu Raya, Ajun, dalam kesempatan tersebut ia memaparkan gambaran umum Kabupaten Kubu Raya. Ia mengatakan bahwa luas Kabupaten Kubu Raya sebesar 6.985 KM², terbagi dalam 9 kecamatan, 118 desa dengan jumlah penduduk sekitar 609.932 jiwa (2020).  “Dari 118 desa ada satu desa yang belum memiliki kode wilayah dari Kemendagri. Terkait pemekaran Kecamatan terpadat di Kabupaten Kubu Raya yaitu Kecamatan Sungai Raya sebenarnya terus berproses, hanya saja ada kendala regulasi dimana batas desa harus clear telebih dahulu “ jelasnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Ketua  KPU Kabupaten Sekadau memberikan kesempatan pertama kepada Heryadi dan Hendrasah untuk memberikan penjelasan. Heryadi mengatakan bahwa kunci sukses pihaknya dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK adalah kekompakan. “Intinya KPU Kabupaten Sekadau Kompak sehingga bisa melewati PHP di MK, ada kerjasama yang baik antara komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau” ucapnya.

Sementara itu Hendrasah Putra mengatakan bahwa dalam menghadapi perkara di MK pihaknya membentuk dua tim yang terdiri dari lintas sub bagian. “Tim pertama untuk menyiapkan dan menyusun alat bukti, sedangkan tim kedua untuk menyusun jawaban termohon. Alat bukti selain harus berkorelasi dengan jawaban termohon yang kita buat, juga harus rapi sebab kepaniteraan di MK tidak suka dengan alat bukti yang tidak rapi, semua alat bukti juga harus di leges. Itu semua harus dikoordinasikan dengan KPU RI, mengapa kami tak menggunakan lawyer karena kami berpikir bahwa KPU lebih memahami teknis Pemilu dibanding lawyer” tegasnya. Pria yang menjabat Kasubbag Hukum ini juga mengatakan bahwa dalam rangka persiapan menghadapi persidangan di MK, pihaknya juga melakukan pelatihan saksi dan pelatihan membaca substansi jawaban termohon “Kami juga melakukan pelatihan saksi dipersidangan dan latihan membaca substansi jawaban termohon, meski begitu masih ada juga saksi yang demam panggung. KPU Kabupaten Sekadau waktu itu kalah karena ada sampul yang tidak tersegel pada salah satu Panitia Pemilihan kecamatan dan ada daftar hadir di TPS yang tidak sesuai format PKPU” tutupnya.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kiat-kiat KPU Kabupaten Sekadau sehingga bisa mendapatkan Penghargaan Peringkat Terbaik I kategori Pemenuhan kualitas elemen data by name badan adhoc dari KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KPU Kabupaten Sekadau memberikan kesempatan kepada Marikun dan Therian Afandi. Marikun mengatakan bahwa kunci sukses pihaknya bisa mendapatkan penghargaan itu adalah karena Kerjasama yang baik seluruh staf yang membidangi, disamping itu Pria yang menjabat Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sekadau ini juga mengatakan bahwa jumlah badan adhoc di KPU Kapupaten Sekadau juga relative sedikit jika diabanding dengan enam KPU Kabupaten lainnya, sehingga hal itu memudahkan untuk proses administrasi pelaporan kepada KPU Provinsi. “ Kami bisa mendapatkan penghargaan itu karena adanya kerjasama yang baik seluruh staf yang membidangi, disamping itu jumlah badan adhoc di KPU Kapupaten Sekadau juga relative sedikit jika diabanding dengan enam KPU Kabupaten lainnya. KPU Kabupaten Sekadau hanya terdiri dari 7 kecamatan, 87 Desa dan 524 TPS” jelasnya.

Sementara itu, Therian Afandi mengatakan  bahwa pihaknya bisa mendapatkan peringkat Terbaik I kategori Pemenuhan kualitas elemen data by name badan adhoc karena terbantu dengan suksesnya Pengadaan Jasa Rapid tes yang dilakukan secara swakelola dengan RS.Bhayangkara di Pontianak “Kami sangat terbantu dengan suksesnya Pengadaan Jasa Rapid tes yang dilakukan secara swakelola dengan RS.Bhayangkara dari Pontianak, mereka bisa jemput bola sehingga seluruh anggota badan adhoc bisa di rapid 100 persen, bahkan ada yang hingga di jemput di kebun dan di ladang. Karena prosesnya relative cepat sehingga itu membantu kami dalam proses pelaporan ke KPU Provinsi ” katanya.

Sedangkan untuk pemenuhan keterwakilan perempuan di badan adhoc, Gita Rantau mengatakan bahwa pihaknya melakukan startegi jemput bola, yaitu Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, Ormas Pemuda dan Ormas Keagamaan “ Untuk pemenuhan keterwakilan perempuan, kami melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, Ormas Pemuda seperti KNPI dan Ormas Keagamaan, namun Kerjasama dengan Ormas ini sifatnya lisan” tegasnya.

Selanjutnya untuk penjelasan soal Anggaran Pemilihan diberikan Ketua KPU Kabupaten Sekadau kepada Therian Afandi. Pria yang menjabat sebagai Kasubbag Program dan Anggaran KPU Kabupaten Sekadau ini mengatakan bahwa Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 “NPHD mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, catatannya KPU dilarang menganggarkan pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemungutan Surat Suara Ulang. Cuma enaknya kali ini dalam pencairan anggaran tidak pakai termin, tapi langsung diberikan 100 persen. NPHD berubah terus sesuai kebutuhan, namun ada reviu dari inspektorat. Untuk anggaran Alat Pelindung Diri (APD) selurus Satker yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 mendapat dana hibah dari APBN, untuk KPU Kabupaten Sekadau dapat 6 milyar, namun yang digunakan hanya separuhnya” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Drianus Saban menambahkan bahwa dalam penganggaran Pemilihan perlu diantisipasi, harus dikomunikasikan betul dengan Pemerintah Daerah, misalnya terkait dana PSU dan PSSU yang mungkin terjadi, yang penganggarannya baru boleh dilakukan saat terjadinya PSU atau PSSU “Harus dikomunikasikan betul dengan Pemerintah Daerah, misalnya terkait dana PSU dan PSSU yang mungkin terjadi, yang penganggarannya baru boleh dilakukan saat terjadinya PSU atau PSSU. Lebih baik Pemda kasih anggaran lebih daripada kurang, kalau lebih bisa dikembalikan. Tapi kalau kurang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari”.

Selanjutnya ia berpesan bahwa sebaiknya kedepan jangan ada celah dalam proses administrasi semua tahapan, sebab KPU Kabupaten Sekadau sudah mengalami dimana bukan hasil pemilihan yang digugat oleh kontestan pemilihan tapi justru soal administrasi “Jangan ada celah dalam proses administrasi semua tahapan, sebab kami sudah alami dimana bukan hasil pemilihan yang digugat oleh kontestan pemilihan tapi justru soal administrasi misalnya soal adanya sampul yang tidak disegel dan kami juga dituduh tidak melaksanakan tahapan secara reguler dalam Proses Penetapan Calon Terpilih, hal ini kiranya menjadi pengalaman berharga bagi kita semua” tegasnya.

Acara dilanjutkan dengan tukar plakat kenang - kenangan dari kedua belah pihak, kemudian ditutup dengan foto bersama dan makan siang. (Rj)


'