Tindaklanjuti Permendagri Nomor 52 Tahun 2020, KPU Kabupaten Kubu Raya Lakukan Audiensi bersama Bupati Kubu Raya

By Operator  Kamis, 23 Desember 2021 16:24:20 WIB - dibaca 67 kali

Teman Pemilih, dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan Audiensi bersama Bupati Kubu Raya bertempat di Kantor Bupati Kubu Raya Jalan Supadio Sungai Raya, Senin (20/12)

Kunjungan KPU Kabupaten Kubu Raya dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Karyadi, turut serta Encep Endan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ahmad Fauzi selaku Ketua Divisi Program dan Data, Syaiful Maulana selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Syarifah Nuraini selaku Ketua Divisi SDM dan Parmas serta dari jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yaitu Fitri selaku Sekretaris, Rajemi selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas, Mulyadi selaku Plt. Kasubbag Program dan Data, serta dua orang staff lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya menjelaskan kepada Bupati bahwa pihaknya mendapatkan Informasi mengenai terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya dari Bagian Tapem Setda Kubu Raya. “Pada saat kami kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu pernah mendapat informasi dari Salah satu Staf Bapak (Mustafa - Red) bahwa telah terbit Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dimana hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap Data Pemilih di Perum IV yang kini masuk kedalam wilayah Kabupaten Kubu Raya. Seyogyanya pada Pemilu 2024 yang akan datang mereka harus sudah dimasukan ke dalam Daftar Pemilih KPU Kabupaten Kubu Raya, untuk itu kami meminta Pemda agar mendorong warga Perum IV untuk segera melakukan Migrasi Data Kependudukan ke Kabupaten Kubu Raya” ujarnya.

Menaggapi hal tersebut Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 maka KTP warga Perum IV yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pontianak berpotensi cacat hukum, maka seyogyanya harus dibatalkan” tegasnya. Ia menambahkan bahwa semestinya Wali Kota Pontianak memalui instansi terkait menarik kembali dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan diwilayah itu, lalu menyerahkannya ke kami. Disamping itu, warga disana juga harus proaktif “kami tidak mau terkesan rebutan warga” tambahnya. Bupati yang akrab disapa Bang Muda ini juga mengatakan bahwa pihaknya kedepan tentu akan mendorong warga untuk melakukan migrasi data, namun untuk saat ini mereka sedang menata ulang RT, RW dan Dusun karena akan berganti nama dan alamat.

Encep Endan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan menambahkan bahwa Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 juga berpengaruh terhadap peta Daerah Pemilihan, karenanya ia mendorong agar ada proses penataan dilapangan baik di Desa Ampera Raya dan Desa Sungai Ambawang Kuala di Kabupaten Kubu Raya, juga di Kelurahan Saigon Kota Pontianak. Disamping itu ia juga mempertanyakan perkembangan proses pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Kubu Raya “Ini terkait dengan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2024, jika tidak ada pemekaran maka akan pakai Dapil yang lama, tapi jika ada pemekaran diharapkan bisa dilakukan sebelum penetapan Dapil oleh KPU” pintanya.

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan dan Data Ahmad Fauzi juga mengatakan bahwa “Data Pemilih Pemutahkirannya dilakukan berdasarkan KTP - El, kita perlu menganalisis dampak - dampak kedepan, karena di Perum IV ada sekitar 4.000 pemilih. Kita takutnya kedepannya ketika kita sudah melakukan pemutakhiran data pemilih ternyata kita dapat angka tertentu di DPT Kubu Raya maka ketika DPT itu dapat maka Data itulah yang akan dijadikan dasar untuk pengadaan logistik Pemilu, takutnya ketika hari H nanti ternyata warga baru mau mengurus Suket, nah ini akan jadi masalah, kalo misalnya jumlahnya ada 2000 pemilih, itu akan ada konsekuensi seperti tidak tercukupinya surat suara” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Bupati Kubu Raya mengatakan bahwa persoalan tersebut akan segera disikapi oleh pihaknya “Ini akan kami sikapi, saya optimislah tahun 2022 akan selesai sebelum Penetapan Dapil oleh KPU karena persoalan pemekaran kecamatan ini sudah masuk agenda kita tinggal percepatannya saja” jelasnya. Bupati Kubu Raya juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Kubu Raya karena telah mengingatkan mereka terhadap persoalan Penataan Daerah Pemilihan dan Data Pemilih ini “KPU Kabupaten Kubu Raya telah memantik dan mendorong Pemkab Kubu Raya untuk bergerak lebih cepat” tutupnya. (Tim Humas)


'